JAKARTA - Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana menyatakan desil yang keliru disebabkan data yang memang belum sesuai dan menunggu pemutakhiran. Data mutakhir dibutuhkan agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Adapun desil merupakan pengelompokan kesejahteraan yang tercatat atau digunakan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Jadi memang saat ini beberapa case yang memang tidak sesuai dengan desilnya, karena memang datanya belum sesuai,” ucap Setia seusai diskusi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat, 11 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa BPS memang melakukan pengukuran data lewat estimasi pengeluaran. Namun, selain itu, indikator pengukurannya memakai lebih dari 40 variabel. Termasuk di antaranya kondisi perumahan, aset, kondisi rumah tangga, akses terhadap sanitasi dan sebagainya.
Setia mengakui masih terdapat kesalahan atau error pada model dan data penghitungan. Saat ini masih ada 23 persen kesalahan atau inclusion and exclusion error, artinya ada yang tak berhak menerima bantuan justru masuk ke dalam daftar penerima atau pun sebaliknya. Namun menurut dia persentase ini sudah turun dibanding sebelumnya 37 persen.
Terkait dengan kesalahan data, menurut setia, ada beberapa penyebabnya. Yakni data tidak muntahir akurat dan salah klasifikasi dan kondisi geografis yang sulit. Selain itu penyebab error tertinggi adalah target penyaluran yang melebihi kuota yang ditetapkan.
Saat ini BPS, Kementerian Sosial, dan kementerian lembaga lain sedang mencoba meminimalkan error yang disebabkan data dan model pengukuran. “Bagaimana model itu kita bisa improve dan bagaimana data yang akurat dan mutahkir itu bisa didapatkan, itu yang menjadi PR kami semua dan ini masih berproses,” ucapnya.
Sebelumnya ramai pemberitaan mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercatat dalam kelompok desil 4, kelompok masyarakat yang masuk dalam peringkat 40 persen terbawah tingkat kesejahteraan ekonomi. Keluarga yang berada dalam desil 1-4 umumnya masuk kategori penerima manfaat program bansos pemerintah.
Soal ini, BPS menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat kesejahteraan yang ukurannya relatif dan tak menggunakan angka pengeluaran yang baku. Karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.**
